Implementasi Kebijakan Terkait Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Abstract
This research aims to determine the causal factors that influence the implementation of policies regarding employee working days and hours within BRIN. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection method used was interviews with participants. The selection of participants was carried out using purposive sampling technique. The interview results were then analyzed by processing the information into written segments or coding, then determining sub-themes and themes of research findings based on the coding that emerged. The results of this research show that policy implementation is influenced by communication and resource factors, while bureaucratic disposition and structure do not influence the implementation of working day and hour policies in the BRIN environment. The resource factor is the most dominant factor influencing the implementation of working days and hours policies within the BRIN environment.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang memengaruhi implementasi kebijakan terkait hari dan jam kerja pegawai di lingkungan BRIN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara kepada partisipan. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil wawancara kemudian dianalisis dengan mengolah informasi menjadi segmen-segmen tulisan atau koding, selanjutnya menentukan sub tema dan tema temuan penelitian berdasarkan koding yang muncul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hari dan jam kerja di lingkungan BRIN dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan sumber daya. Faktor sumber daya merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan hari dan jam kerja di lingkungan BRIN.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Chasanah, U., Novitasari, T., Nabila, A. S., & Wahyudi, K. E. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(05), 886–896.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. Soetomo Communication and Humanities, 2(1).
Kalinda, L. (2019). Pengelolaan Arsip Berbasis Digital oleh Pegawai di Kantor Pengadilan Agama Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6(3), 76–86.
Malik, A. A. (2019). Implementasi Kebijakan Diskresi pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 8(1), 1–8.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (1996). Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 21 (2023).
Prawira, I. (2020). Pengaruh Kompensasi, Kepemimpinan dan Fasilitas Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 3(1), 28–40.
Rahayu, T. I., & Gufron, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. Mimbar Administrasi, 17(2), 144–166.
Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Republik Indonesia. (1964). Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor Pemerintah Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (1972). Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Jam Kerja Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
Republik Indonesia. (1995). Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
Suharto, E. (2011). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Sumaryadi, I. N. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. Khazanah Pendidikan, 11(1).
Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
Widodo, J. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing.
Wuri, C. D. D., Tasik, F. C. M., & Goni, S. Y. V. I. (2022). Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Agri-Sosioekonomi, 18(1), 255–266.
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30(2), 129–153.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
