Model Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota
Abstract
One of the government policies to improve teacher welfare is by distributing teacher professional allowances. In 2022, the policy for distributing teacher professional allowances is to pay attention to teacher certificates that are linear to the subjects taught, have Bachelor's qualifications, teach in accordance with the rules for fulfilling teacher workload in accordance with statutory regulations. The purpose of this study was to analyze the implementation model of the professional allowance policy on teacher performance. The informants in this study were policy makers at the Office of Education and Culture, school principals, supervisors, operators and teachers in Suliki District, Lima Puluh Kota Regency, the method used was Qualitative with interview techniques. The result of this research is that the implementation of the professional allowance policy is very influential on teacher performance. The existence of a professional allowance policy motivates teachers to focus on working according to their profession without having to look for income from other side jobs. Because with the amount they receive, they can meet financial needs that always increase with the times.
Abstrak
Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan menyalurkan tunjangan profesi guru. Pada tahun 2022 kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru adalah dengan memperhatikan sertifikat pendidik yang linier dengan mata pelajaran yang diajarkan, berkualifikasi S1, mengajar sesuai dengan aturan pemenuhan beban kerja guru sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model implementasi kebijakan tunjangan profesi terhadap kinerja guru. Informan dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala sekolah, pengawas, operator dan guru di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh kota., Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan teknik wawancara.. Hasil penelitian dengan model implementasi kebijakan tunjangan Profesi sangat menunjang terhadap kinerja guru. Kebijakan tunjangan profesi memotivasi guru agar fokus bekerja sesuai profesi tanpa harus mencari pemasukan dari pekerjaan sampingan lainnya. Karena dengan besaran yan gmereka terima, dapat memenuhi kebutuhan finacial yang selalu meningkat seiring perkembangan zamanenggunakan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980.
Akmal, A. D., & Nurhabibi, P. (2021). Participatory Approaches in the Formulation of Public Policy at Nagari Governance Level. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(2), 141–149.
Ariani, S. S. (2019). Persepsi Mahasiswa Dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi. At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 59–77.
Bagou, D. Y., & Suking, A. (2020). Analisis Kompetensi Profesional Guru. Jambura Journal of Educational Management, 122–130.
Hudjolly, H. (2017). Epistemologi Dalam Kebijakan Publik: Kajian Konsep Smart City di Indonesia. Untirta Civic Education Journal, 2(1).
Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195–224.
Jahidi, J. (2017). Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana, 2(1), 23–30.
Kalenggo, R., Utha, A., & Tarifu, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Satuan Pengamanan dalam Meningkatkan Keterampilan Menjalankan Tugas di Kota Kendari: Studi Pada Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Prima Mandiri Sultra Kota Kendari. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 13(2), 258–265.
Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 4(2).
Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi, Motivasi dan Kesejahteraan Guru, Serta Pengaruh Ketiganya Terhadap Kinerja Guru (Suatu Kajian Studi Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan). Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(1), 323–336.
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 23(01), 13–23.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1–12.
Saputra, G. A., Rusli, Z., & Tua, H. (2019). Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 17(1), 164–170.
Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S. T., Par, M., Suiraoka, I. P., ST, S., Darwin Damanik, S. E., SE, M., Efrina, G., & Sari, R. (2023). Metodelogi Penelitian. Cendikia Mulia Mandiri.
The Liang Gie. (1979). Unsur-Unsur Administrasi Suatu Kumpulan Karangan. Yogyakarta: Karya Kencana.
Wastuti, S. N. Y., & Siregar, I. K. (2021). Implementasi kebijakan SE Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang pembelajaran daring melalui model logik pada masa pandemi Covid 19 di SMP Negeri 2 Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1(1), 914–922.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
