Implementasi Kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Kota Malang

Abstract

This research aims to determine the implementation of the policy of Law No. 20 of 2003 in dealing with out-of-school children in Malang City. This research uses a qualitative approach to understand the implementation of Law No. 20 of 2003 in addressing out-of-school children in Malang City. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The research findings indicate that the policy has successfully increased the number of children returning to school in Malang City. Despite obstacles such as lack of awareness and parental involvement, as well as economic factors, steps are recommended to enhance the implementation of the policy, including increasing parental roles, providing financial assistance, improving accessibility and quality of education, and conducting monitoring and evaluation. With improved and more integrated collaboration, it is expected that the number of out-of-school children in Malang City will continue to decrease and contribute positively to improving access and quality of education. Regular evaluation and monitoring, as well as attention to the quality of education, are also important. The Malang City government has implemented various programs, including free schools, zoning systems, school bus facilities, and free clothing assistance. Despite the need for further discussions, the implementation of this policy has yielded positive results with increased participation of children in formal education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan UU No. 20 tahun 2003 dalam menagani anak putus sekolah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan jumlah anak yang kembali bersekolah di Kota Malang. Meskipun ada hambatan seperti kurangnya kesadaran dan keterlibatan orang tua serta faktor ekonomi, langkah-langkah direkomendasikan untuk meningkatkan penerapan kebijakan tersebut, termasuk meningkatkan peran orang tua, memberikan bantuan keuangan, memperbaiki aksesibilitas dan kualitas pendidikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan perbaikan dan kolaborasi yang lebih terpadu, diharapkan jumlah anak putus sekolah di Kota Malang dapat terus berkurang dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Evaluasi dan pemantauan secara berkala serta perhatian terhadap kualitas pendidikan juga penting. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan berbagai program, termasuk sekolah gratis, sistem zonasi, fasilitas bus sekolah, dan bantuan pakaian gratis. Meskipun terdapat beberapa pembahasan yang perlu dilakukan, implementasi kebijakan ini telah memberikan hasil positif dengan peningkatan partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal.