IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DIMASA PANDEMI COVID-19

F. Edison Doku Bani, Annisa Purwatiningsih, Agustinus Ghunu

Abstract

The Indonesian government minimizes the spread of the Covid-19 Pandemic and improves the welfare of the people in Indonesia by means of the government making new policies on social security programs, one of which is the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD). the central government hopes that the distribution of BLT can be carried out in an orderly, fair and precise manner, namely right on target, right people, right time, right process, and right administrative report. This study uses descriptive qualitative methods, data obtained from interviews, observations, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the BLT program policy in the government area of Southwest Sumba Regency went well. the supporting factor in this research is the collaboration between the village government and the community to participate in the distribution of BLT. Meanwhile, the inhibiting factor is the completeness of community documents in the form of family cards (KK) and identity cards (KTP) in receiving BLT, but this can be overcome by the village government so that overall BLT distribution goes well.

Asbtrak

Pemerintah Indonesia meminimalisir penyebaran Pandemi Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru tentang program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Adanya Bantuan BLT-DD diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya pemerintah pusat berharap pendistribusian BLT bisa terlaksana secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan program BLT diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan dengan baik. faktor pendukung dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyaluran BLT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kelengkapan dokumen masyarakat yang berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam menerima BLT namun hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah desa sehingga secara keseluruahan penyaluran BLT berjalan dengan baik.

Keywords

Policy Implementation; Direct Cash Assistance Program (BLT-DD)

Full Text:

PDF

References

Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, 1(2).

Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1). https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289

Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM di Kota Gorontalo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 8(2). https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.231

Bararah, I. (2017). Efektifitas perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah. Jurnal MUDARRISUNA, 7(1).

Cahyono, D. P., & Indartuti, E. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance: Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469), 3(01).

Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 12(2).

Dasril, M. (2017). Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak). DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2(1). https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1.234

Dewi, N. L. Y. (2019). Potret Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Pada Pemerintahan Kota Denpasar. SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik), 9(1).

Fikri, Z. (2020). Impelementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen di Kabupaten Bangka. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 8(1). https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1806

Hasibuan, A. R. D. (2021). Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020. Juripol, 4(1). https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11051

Makmur, Juniar. dkk. (2021). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Jaurnal Administrasi Publik, 4.

Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(3).

Puryanti, P., Herdiana, D., & Darmayanti, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3022

Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1). https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

DOI: https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4748
Abstract - Print this article - Indexing metadata - How to cite item - Finding References Review policy - Email this article (Login required) - Email the author (Login required)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.