COLLABORATIVE GOVERNANCE BUMD DESA MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG
Abstract
Governance or collaboration between governments has not been fully implemented. It is evident that there is still a discrepancy in the implementation of good cooperation between people and the bumdes themselves. The study is intended to know how the public collaboration with the municipal business can can be made in the village of can can be kept alive. The research methods used are qualitative methods with natural characteristics as direct data sources. Data collection techniques are conducted by observation, interview and documentation, the data analysis techniques used for data reduction, data presentation and deduction. The study is tested by the abstract governance theory presented by Ansell and Gash, by the indicator of face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, and intermediate elections. The results of the study show that the efforts made by the Village and BUMDes carry out socialization and provide business training to people who already have a business, and are just starting a business, as well as reminding them to repay loans and hope that there will be growing awareness of the community or business actors in the obligation to pay loans, also public awareness about Bumdes which makes people take advantage of business opportunities with assistance from the Bumdes themselves.
Abstrak
Collaborative Governance atau kolaborasi antar pemerintahan belum sepenuhnya dijalankan. Dapat dilihat dari masih adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Bumdes itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi masyarakat terhadap badan usaha milik daerah dalam miningkatkan keberadaan Bumdes di Desa Margaasih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diuji dengan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yaitu dari indikator face to face dialogue (dialog tatap muka), trust building (membangun kepercayaan), commitment to process (komitmen terhadap proses), share understanding (pemahaman bersama), dan intermediate outcomes (hasil antara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dan BUMDes melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha, dan baru memulai usaha, serta mengingatkan untuk membayar pinjaman serta harapan agar tumbuhnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam kewajiban membayar pinjaman, juga kesadaran masyarakat tentang Bumdes yang membuat masyarakat menjadi memanfaatkan peluang adanya usaha dengan bantuan daripada Bumdes itu sendiri.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Alent R. Tumengkol. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. Lex Administratum, 3(1), 107–115.
Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. MODUS, 28(2), 155–167. https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848
Ashari, E. T. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi yang Baik. Jurnal Borneo Administrator, 6(2).
Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. Jurnal Istiqro, 5(1), 101–113. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345
Erinawati, H. (2012). Pembangunan Sistem Informasi Pembayaran Sekolah Pada Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Rembang Berbasis Web. Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi, 4(4).
Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8(1). https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865
Feryl Ilyasa, Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan, 21(01). https://doi.org/10.21009/plpb.211.05
Hotma P. Sibuea. (2015). Pemahaman Otonomi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Terhadap Keutuhan NKRI (Studi Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III Cirebon). Jurnal IUS CONSTITUTUM, 1(2), 1–12.
Kurniasari, N., Yuliaty, C., & Deswati, R. H. (2016). Posisi Praktek Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 6(2). https://doi.org/10.15578/jksekp.v6i2.3324
la Ode Syaiful Islamy H. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3(1). https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (2015).
Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. EJournal Ilmu Pemerintahan, 3(4), 1623–1636.
Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Locus, 11(2).
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistiani, D. (2018). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.18860/em.v8i1.4954
Tampongangoy, D. L. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tinggilbet Distrilk Beoga Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Jurnal Administrasi Publik, 4(58).
Tuhumury, Y., & Wance, M. (2020). Membangun Good Governance Dalam Pemanfaatan Keuangan Desa. Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 3(1). https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1463
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Yogyakarta Pustaka Yustisia (2004).
Yusuf Agunggunanto, E., Arianti, F., Wibowo Kushartono, E., & Darwanto. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1).
Yusuf, M., Suayib, M., Wahyu, W., Anwar, A., & Alam, S. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembuatan Pola Ruang. To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 71–80. https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i1.516
Refbacks
- There are currently no refbacks.
