PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
Abstract
The village government is a form of regional autonomy in order to provide space for the community in regional development, related to this, the role of the Village Consultative Body is very much needed in improving the village development system, this research aims to find out the role and inhibiting aspects of the Village Consultative Body (BPD) in the development of Margojaya Village, East Mesuji District, Mesuji Lampung Regency, through qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of research on the role of the Village Consultative Body in Development consist of carrying out development supervision, carrying out planning, and assisting in the positioning of village organizations. The Village Consultative Body provides benefits for development by the village government so that development becomes more optimal. However, in implementing the role of the Village Consultative Body (BPD) there are still many obstacles, namely the determination of members of the Village Consultative Body tends to be passive and not optimal in processing village regulations.
Abstrak
Pemerintah desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah guna memberikan ruang gerak bagi masyarakat dalam pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu sangat dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan sistem pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan aspek-aspek penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Lampung, melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan terdiri dari pelaksanaan pengawasan pembangunan, melakukan perencanaan, dan membantu permosisian organisasi desa. Badan Permusyawaratan desa memberikan manfaat terhadap pembangunan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan menjadi lebih optimal. Akan tetapi dalam melaksanakan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih banyak menjumpai beberapa kendala, yakni penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa cenderung bergerak pasif dan belum optimal dalam memproses penetapan peraturan desa.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, Ai Lina. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 10(2), 1–8.
Ariandi, A. (2019). Perencanaan pembangunan Desa. Journal Meraja, 2(2), 136–147.
Dhir, S., & Shukla, A. (2018). Role of organizational image in employee engagement and performance. Benchmarking An International Journal, 25(3), 971–989.
George, T. R. (2006). Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Aksara.
Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. JUMPA, 6(10), 63–86.
Neyasyah, M. S. (2019). Keberlakuak Yuridis Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. University Of Bengkulu Law Journal, 4(1), 19–34.
Rahma, V. A., & Niswah, F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Program Lamongan Green And Clean di Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamogan. Publika, 8(5), 10–19.
Ribawanto. (2015). Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Kegiatan Pemerintahan Desa. Politik, 1(2), 1–9.
Rifai, V. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. RajaGrafindo Persada.
Rumkel, L., Sam, B., & Umanaillo, m chairul basrun. (2020). Hubungan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Administratio, 11(1), 23–27.
Samad, Z., Muntasir, A., & Pratama, muh yusuf putra. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(4), 21–30.
Samsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(1), 30–39.
Savitri, andreas enni, & Diyanto, V. (2019). The Effectiveness Of Village Fund Management. International Journal Of Scientific & Technology Research, 8(9), 1374–1377.
Siagian, S. P. (2000). Manajemen Sumber daya manusia. Bumi Aksara.
Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elizabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi Dalam mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan, 9(2), 132–142.
Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian dan pengembangan untuk bidang pendidikan, manajemen, sosial, teknik : Research and development. Alfabeta.
Suhu, B. La, Ibrahim, A. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan. Jurnal Government Of Archipelago (JGOA)., 3(2), 18–32.
Susetiawan, S., DC, M., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Masyarakat Dalam Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan. Indonesian Journal Of Community Engagement, 4(1), 110–118.
Ujud, R. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Jisipol, 4(1), 139–154.
Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik, 3(1), 32–49.
Wasistiono. (2019). Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 9(1), 67–81.
Widjaja. (2010). Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Bumi Aksara.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
