PERAN SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
Abstract
From 2017 to 2020, there were 51 cases of children entering the Madiun Regency Social Service, of which around 61% were ABH cases. The high number of ABH cases in Madiun Regency demands protection for Children in Conflict with the Law (ABH). One of the social pillars that plays an important role in protecting ABH is the Bhakti Unit (Sakti Peksos). This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study show that the existence of Sakti Peksos is very helpful for Madiun Regency in implementing the Child Social Welfare Program (PKAS). Sakti Peksos carries out the process in an effort to provide protection to ABH. Based on this process, Sakti Peksos acts as a change planner, broker with stakeholders, experts, social planners, and also a companion who advocates for clients on ABH protection.
Abstrak
Jumlah Perkara Anak yang masuk di Dinas Sosial Kabupaten Madiun sejak tahun 2017 hingga 2020 adalah sebanyak 51 perkara, di mana sekitar 61% di antaranya merupakan kasus perkara ABH. Tingginya perkara ABH di Kabupaten Madiun menuntut perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu pilar sosial yang berperan penting dalam perlindungan ABH adalah Satuan Bhakti (Sakti Peksos). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Sakti Peksos sangat membantu Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKAS). Sakti Peksos melakukan proses dalam upaya memberikan perlindungan kepada ABH. Berdasarkan proses tersebut, Sakti Peksos berperan sebagai perencana perubahan, broker dengan stakeholder, tenaga ahli, perencana sosial, dan juga pendamping yang mengadvokasi klien pada perlindungan ABH.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andari, Soetji. 2020. Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. Jurnal Sosio Informa Vol.6 No.02
Ariani, N. A. 2012. Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. Majalah Hukum Varia Peradilan, 10, 169–183.
Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (2010).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Pub. L. No. 25 (2014).
Pribadi, D. 2018. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15–27. https://doi.org/ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159
Purnianti dkk. 2003. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia
Rahmaddani, V. 2018. Peran Sakti Peksos Dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang Teori Social Learning) Di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Masyarakat Madani, 3(2), 62–78.
RI, D. R. K. 2011. Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA) Progam Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).
Rodliyah. 2019. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 7 (1), 182 – 194. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.847
Suryani, & Hardiati, E. 2016. Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak. Jurnal PKS, 15(1), 65–76. https://doi.org/ISSN 1412-6451
Susantyo, B., Setiawan, H. H., Irmayani, N., & Sabarisman, M. (2016). Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial. Sosio Konsepsia, 5(3), 169–183. https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11, 37 (2012).
Undang - Undang Republik Indonessia Nomor 14 Taahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.
Refbacks
- There are currently no refbacks.