TATA KELOLA DESA INKLUSI DI DESA BEDALI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
Abstract
Rural development is a trendsetter for the realization of people's welfare. Inclusiveness is a new direction of development that is friendly to all components of society, especially in rural areas. Using a qualitative approach, information about the implementation of inclusive villages was explored and analyzed interactively to describe an inclusive village in Bedali Village, Lawang District, Malang Regency. Organizing inclusive villages forms the Linksos organizational community as a forum for organizing inclusive villages. In practice, multi actors are involved in promoting inclusive villages such as posyandu, disabled posyandu cadres, Lawang Health Center, and Lawang Hospital. Under supervision, it is carried out by Linksos and Posyandu cadres with disabilities which aim to measure performance to achieve the expected results according to plan. From this implementation, an important point in the development and development of inclusive villages is the need to prepare the infrastructure to develop potential so that persons with disabilities can work and be part of national development.
Abstrak
Pembangunan pedesaan menjadi trend setter bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inklusifitas menjadi arah baru pembangunan yang ramah terhadap seluruh komponen masyarakat, khususnya di pedesaan. Dengan pendekatan kualitatif, informasi tentang implementasi desa inklusif digali dan dianalisis secara interaktif untuk menggambarkan desa inklusif di Desa Bedali Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pengorganisasian desa inklusi membentuk komunitas organisasi Linksos sebagai wadah penyelenggara desa inklusi. Dalam pelaksanaannya multi actor terlibat dalam mendorong desa inklusi seperti posyandu, kader posyandu disabilitas, Puskesmas Lawang, dan RSJ Lawang. Dalam pengawasan, dilaksanakan oleh Linksos serta kader posyandu disabilitas yang bertujuan untuk mengukur kinerja agar mencapai hasil yang diharapkan sesuai perencanaan. Dari implementasi tersebut, menjadi point penting dalam pengembangan dan pembangunan desa inklusif perlu penyiapan infrastruktur untuk mengembangkan potensi agar penyandang disabilitas dapat berkarya dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adi, R. (2004). Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Granit.
Bihamding, H. (2019). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa. Deepublish.
Building Resilience of the Urban Poor in Indonesia. (2022). https://doi.org/10.22617/TCS220055-2
Direktorat Jenderal Bina Rehabilitas Penyandang Cacat. (2010). Rapat Pokja Direktorat Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat. 8 Januari 2010.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2019). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif.
Factsheet: The Social Model of Disability. (2015). Inclusion London.
Handono, E. B. (2015). Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa. FPPD.
Heeks, R., Foster, C., & Nugroho, Y. (2014). New models of inclusive innovation for development. Innovation and Development, 4(2), 175–185. https://doi.org/10.1080/2157930X.2014.928982
Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator. Jurnal Tata Loka, 19(2).
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE.
Nasdian, F. T. (2014). Pengembangan Masyarakat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nugroho, R., Suprapto, & An, F. (2022). Kepemimpinan Pemerintah Desa, Bagian 1: Konsep Dasar. PT. Elex Media Komputindo.
Retief, M., & Letšosa, R. (2018). Models of disability: A brief overview. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 74(1). https://doi.org/10.4102/hts.v74i1.4738
Rohman, A., Hardianto, & Tri, W. (2019). Reformasi Birokrasi & Good Governance. Intrans Publishing.
Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik). Cet. 3. PT. Refika Aditama.
Simarmata, R. (2017). Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi. Wacana: Jurnal Transformasi Sosial, 37(XIX).
Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfa Beta.
Syafi’ie, M., Purwanti, & Ali, M. (2016). Potret difabel berhadapan dengan hukum negara (P. Windrawan (Red)). Sigab.
Terry, G. R. (2009). Prinsip-Prinsip Manajemen (terjemahan). PT. Bumi Aksara.
Widijantoro, J., Antoro, H. W., & Hardjanti, D. K. (2021). Policy Development in Inclusion Villages towards the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Journal of Southeast Asian Human Rights, 5(1), 44–62. https://doi.org/10.19184/jseahr. V5i1.18076
Refbacks
- There are currently no refbacks.