PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU 2019
Abstract
Supervision of general election will run more effectively if Bawaslu involves public participation. This study aims to identify and analyze public participation in general election supervision and the roles and obstacles of Bawaslu Kabupaten Kediri in increasing public participation in general election supervision in the 2019 General Election in Kediri Regency. This is an empirical research using qualitative research. The researcher uses interviews as the primary data and documentation as the secondary data. The results show that: first, the people of Kediri Regency have participated in conducting general election supervision in the form of giving information on suspected general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri; second, Bawaslu Kabupaten Kediri has made efforts to increase public participation in general election supervision in the form of participatory supervision dissemination, initiating the formation of Kampung APU (Anti Money Politics) and Kampung AWAS (Participatory Supervision) in several villages in Kediri Regency; third, the obstacles faced by Bawaslu Kabupaten Kediri are the low political education, the perception that general election is an election organizer’s business, the perception that general election does not affect the life / welfare of the community, the existence of ewuh-pakewuh culture, and the fear of intimidation towards personal and family security and safety by giving report of general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri.
Abstrak
Pengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif jika Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa jauh tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dan bagaimanakah peran-serta dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini empiris dengan desain kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer wawancara dan data sekunder dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, masyarakat Kabupaten Kediri telah berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu berupa pemberian informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kediri; kedua, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, memprakarsai terbentuknya Kampung APU (Anti Politik Uang) dan Kampung AWAS (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa di Kabupaten Kediri; ketiga, kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri adalah rendahnya pendidikan politik, adanya persepsi bahwa pemilu menjadi urusan penyelenggara pemilu, adanya persepsi bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan / kesejahteraan masyarakat, adanya budaya ewuh pakewuh, dan adanya kekhawatiran intimidasi terhadap keamanan dan keselamatan diri dan keluarga jika melaporkan pelanggaran pemilu.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akbar, A. A. S. (2016). Demokrasi Menundukkan Anarki. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1(1), 1–13.
Annur, C. M. (2021). Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi Cenderung Menurun. Kata Data. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun
Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Ikrar Mandiriabadi.
Gidden, A. (1994). Beyond Left and Right The Future of Radikal Politics. Polity Press.
Huda, Dimyati, M., & Winarto, A. E. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Jurnal Brilliant, 7(2).
Junaidi, V. (2013). Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Yayasan Perludem.
Maharddhika. (2016). Mengatur Relawan Politik: Menegaskan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. (Dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi). Yayasan Perludem.
Minan, A. (2014). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat: Pengawasan Partisipatif Pemilu 2014 melalui Gerakan Sejuta Relawan (Bahan untuk kampanye Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu RI). Bawaslu RI.
Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum, 1(2).
Sodikin. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Cita Hukum, 2(1).
Solihan, Ratnia, Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik, 3(1).
Steinberg, J. (1978). Locke, Rosseau, and the Idea of Consent an Inquiry Into the Liberal-Democratic Theory of Political Obligation.
Surbakti, Ramlan, & Fitrianto, H. (2015). Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
