OPTIMALISASI FINGER PRINT MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Abstract
Dicipline is moral responsibility.Many employee and teacher in Junior High School 3 Jrengik come late dan back to home early. Pandemic situation COVID-19, which all employee have shift of work actively, so much have influence to insentive income totall. Forgetting to do a finger print when you come home from school and not being able to use the finger print tool is a daily problem. This can affect the amount of additional income that employees receive each month. The purpose of the study, for the basis of evaluating the level of discipline through an information technology system, is the use of digitally recording employee attendance levels. The research uses the implementation theory of Edwards III, with indicators of resources, disposition, communication, and bureaucratic structure. The results showed that communication was good and carried out intensively. Resource field, well done to reduce attendance list manipulation. Disposition indicators are quite good, namely helping employees to be disciplined. The bureaucratic structure is quite good, always prepare tissue near the finger print tool.
Abstrak
Disiplin merupakan kewajiban moral. Ada pegawai dan guru di SMPN 3 Jrengik datang terlambnat dan pulang lebih awal. Kondisi pandemi COVID-19 di mana semua pegawai dibagi jam aktifnya di sekolah, maka semakin besar pengaruhnya terhadap jumlah tambahan penghasilan. Lupa melakukan finger print waktu datang sampai pulang sekolah dan tidak bisa digunakannya alat finger print menjadi persoalan kesehararian. Hal ini bisa mempengaruhi jumlah tambahan penghasilan yang diterima pegawai setiap bulannya. Tujuan penelitian,untuk dasar evaluasi terhadap tinkat kedisiplinan melalui sistem teknologi informasi yaitu penggunaan perekaman tingkat kehadiran pegawai secara digital. Penelitian menggunakan teori implementasi dari Edwards III, dengan indikator sumber daya, disposisi, komunikasi,dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah baik serta dilakukan intensif. Bidang sumber daya, cukup baik dilakukan untuk mengurangi manipulasi daftar hadir. Indikator disposisi, cukup baik yakni membantu pegawai bersikap disiplin. Struktur birokrasi cukup baik selalu menyiapkan tisu di dekat alat finger print.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Busyaeri, A., & Muharom, M. (2016). Pengaruh Sikap Guru Terhadap Pengembangan Karakter (Peduli Sosial) Siswa di MI Madinatunnajah Kota Cirebon. Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v2i1.177
Kusniati, L. (2016). Penggunaan Face Recognation untuk meningkatkan Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Manajemen Pendidikan, 25(1), 95–102.
Madjid, M. (2016). Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Morowali. E Jurnal Katalogis, 4(8), 85–93.
Patilima, H. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Setyaningsih, K. (2019). Democratic Leadership: Upaya Kepala Sekolah dalam Membangun Kualitas Peserta Didik di Sekolah Dasar (SD) Tunas Teladan Palembang. MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-01
Siswoyo, M., Permana, I., & Jafar, L. A. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa, April.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suryani, I., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai di BKPPD Kabupaten Bandung. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 4(3), 153–162.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian serta perubahannya.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
