PEMETAAN AGENDA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDAR ANTARIKSA DI PULAU BIAK

Abstract

Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki bandar antariksa yang memadai untuk peluncuran berbagai satelit sehingga kegiatan peluncuran wahana antariksa yang dilakukan saat ini masih mengandalkan jasa peluncuran dari negara lain. Ditinjau dari posisi geografis Indonesia di sepanjang garis katulistiwa, secara teknis Pulau Biak menjadi lokasi ideal untuk pembangunan kawasaan bandar antariksa. Perumusan agenda setting yang tepat pada perencanaan pembangunan bandar antariksa sangat penting untuk memperoleh dukungan publik (pemerintah dan masyarakat) khususnya untuk pemetaan stakeholder dan berbagai proses yang perlu segera ditindaklanjuti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran awal atas relasi antara para aktor dan proses yang dilakukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dapat diidentifikasi aktor-aktor kuncinya namun secara umum keterlibatan mereka masih terbatas. Oleh karena itu perlu dirumuskan pendekatan yang tepat untuk mengoptimalkan peran stakeholders tersebut sehingga rencana pembangunan yang telah disusun dapat tercapat tepat waktu.

Abstract: Up to now, Indonesia does not yet have an adequate spaceport for the launch of various satellites, so that the activities of launching spacecraft that are currently being carried out still rely on launch services from other countries. Judging from Indonesia's geographical position along the equator, technically Biak Island is an ideal location for the development of the spaceport area. The formulation of the right agenda setting in the spaceport development planning is very important to obtain public support (government and society), especially for stakeholder mapping and various processes that need to be followed up immediately. This study uses a qualitative descriptive method to provide an initial description of the relationship between the actors and the processes they perform. The results of the study indicate that the key actors have been identified but in general their involvement is still limited. Therefore, it is necessary to formulate the right approach to optimize the role of these stakeholders so that the development plans that have been prepared can be achieved on time