PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA KOTA PEKANBARU TERKAIT DUKUNGAN PRESIDEN DALAM PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2019

Abstract

Abstrak

Adanya pengesahan revisi UU KPK membuat masyarakat dan mahasiswa beranggapan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk melemahkan KPK selaku independen dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mahasiswa seluruh Indonesia juga mahasiswa Kota Pekanbaru melakukan berbagai aksi untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut. Namun, pasca pengesahan revisi rancangan undang-undang KPK tersebut tidak membuat mahasiswa Kota Pekanbaru untuk terus melakukan aksi lebih banyak untuk menekan presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan pengesahan revisi undang-undang KPK tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi mahasiswa Kota Pekanbaru dalam konsep Partisipasi Politik berdasarkan 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan untuk mengetahui faktor penyebab menrunnya frekuensi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Pekanbaru pasca pengesahan Revisi UU KPK Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kota Pekanbaru berada pada posisi “radikal militan” pada 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan faktor penyebab menurunnya aksi di antaranya adalah perubahan strategi ke judicial review, adanya masalah internal organisasi, dan adanya intervensi dari pihak mengaku intel.

The ratification of the revision of the KPK Law makes the public and students think that there are efforts made by the Joko Widodo government to weaken the KPK as an independent in an effort to prevent and tackle corruption. Therefore, students from all over Indonesia as well as students from Pekanbaru City took various actions to reject this government policy. However, after the ratification of the revision of the KPK law draft did not make Pekanbaru City students continue to take more action to pressure the president to issue a Perppu to cancel the ratification of the KPK law revision. This study aims to determine the position of Pekanbaru City students in the concept of Political Participation based on the 4 criteria given by Paige and to determine the factors causing the decrease in the frequency of student demonstrations in Pekanbaru City after the ratification of the 2019 KPK Law Revision. This study uses a mixed approach between quantitative and qualitative. The results of this study indicate that Pekanbaru City students are in a “radical militant” position on the 4 criteria given by Paige and the factors causing the decline in action include a change in strategy to a judicial review, an internal organizational problem, and an intervention from parties claiming to be intelligence.