KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIMASA PANDEMI COVID – 19 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN

Mustafa Kamal, Annisa Purwatiningsih, Asih Widi Lestari

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada aspek pelayanan publik, inovasi pelayanan, dokumen kependudukan dan output pelayanan bagi masyarakat. Di era digitalisasi telah dilakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan era serba teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online ( dalam jaringan). Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Keabsahan data diperoleh setelah pengambilan data primer dan data sekunder secara sistematis dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode purposive sampling dan analisis data kualitatif induktif untuk menarik kesimpulan yang kredibel Penerapan kebijakan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan menunjukkan kualitas pelayanan prima pada percepatan proses dokumen kependudukan yaitu kepuasan masyarakat dengan mudah, cepat. , pelayanan yang efisien dan efektif, perlakuan birokrasi yang jujur untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang profesional, produktif, inovatif dan akuntabel. Masyarakat dengan mudah, cepat, efektif, memperoleh dokumen kependudukan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perbankan, keimigrasian.

 

This study aims to analyze the public service innovation policy at the Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency. Population administration service innovation policies in the aspects of public services, service innovation, population documents and output of services for the community. In the era of digitalization, adjustments have been made in implementing services for the community with the needs of the all-technological era as stated in the Regulation of the Minister of Home State of the Republic Indonesia Number 7 of 2019 concerning online population administration services (in network). This research uses descriptive qualitative. The validity of the data obtained after taking primary data and secondary data systematically from the informants during in-depth interviews, observation, and documentation. Purposive sampling method and inductive qualitative data analysis to draw credible conclusions.The implementation of service innovation policies at the Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency shows excellent service quality at the acceleration of the population document process, namely community satisfaction with easy, fast, efficient and effective services, honest treatment of bureaucracy to create productive, innovative and accountable professional government performance. Society easily, quickly, effectively, to obtain population documents for the purposes of education, health, employment, banking, immigration.

Keywords

Kebijakan; Inovasi; Layanan Dokumen Kependudukan, Layanan Keunggulan

Full Text:

PDF

References

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009,

Gunawan (2019) Menuju Indonesia Menjadi Negara Terkuat di Dunia; berbasis Pancasila dan revolusi Industri 4.0

Endah R (2019) Manajemen Inovasi, Upaya Meraih keuanggulan kompetitif ,

Moleong, Lexy,J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya,

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. Qualitative Data Analysis(terjemahan).Jakarta : UI Press.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014.Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Moleong, L. J., 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sumber lain :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependuduka ;

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan

Buku profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan

Abstract - Print this article - Indexing metadata - How to cite item - Finding References Review policy - Email this article (Login required) - Email the author (Login required)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.