EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAYANAN PUBLIK

Syaiful Anam, Khairil Anwar

Abstract


Konsep check and balances secara normatif pada sistem pemerintah memiliki makna lebih dari sebatas pembagian struktur kekuasaan, lebih dari itu pembagian kekuasaan adalah penterjemahan kewenangan masing-masing pilar kekuasaan yakni bidang eksekutif berperan sebagai eksekusi program kebijakan dan legislatif sebagai fungsi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdistribusi ke dalam ranah aktualisasi kinerja secara implemetatif pada sektor publik secara optimal dan nyata. Efektivitas fungsi pengawasan DPRD pada konteks penyelenggaran pemerintahan di daerah merupakan variabel kunci atas pelaksanaan program kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan sarana kualitas layanan publik yang memadai, responsif, mudah diakses oleh masyarakat daerah. Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, secara implisit menegaskan pengawasan pelayanan publik bisa dilaksanakan oleh pengawas eksternal. Efektivitas pengawasan atau kontrol dipengaruhi oleh sistem kontrol baku yang terukur pada unsur input, proses, output yang dicapai. Penggunaan metode pengawasan memeliki pengaruh penting untuk menentukan capaian proses pengawasan itu sendiri, apakah itu dengan metode preventif atau represef. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan purposive sampling. Pada kenyataanya mekanisme kontrol atau pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan kadang kala terhambat oleh faktor intrinsik misalnya, faktor internal institusi menyangkut keterbatasan kuantitas aparatur tenaga teknis dalam membantu anggota legislatif menjalakan kinerjanya, terkooptasi oleh hirarki kebijakan sebagai legal standing anggota legislatif melakukan pengawasan, dan faktor iklim politik parlemen yang terbelah pada poros koalisi dengan oposisi. Disisi lain, kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD komisi-komisi sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah harus di dukung oleh aspek hukum yang kuat, didukung pendanaan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung fasilitas yang memadai dan didukung oleh tim sekretariat dewan.

The concept normative of checks and balances in government systems have more meaning than the distribution of power structures, more than that the distribution of power is the authority of each pillar of power such as the executive sector which has a role as the execution of policy and legislative programs as control function in governance administration distributed into the realm of performance actualization implemetatively in the public sector in an optimal and real way. The effectiveness of DPRD administrative supervision on the coordination of governance in the regions is a key for work programs implementation in regional development implementation, especially in improving the quality of public services that are adequate, responsive, easily accessible to local communities. Mandate of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, implicitly emphasizes that supervision of public services can done by external supervisors. The effectiveness of supervision or control is influenced by the measured standard control system on the input elements, processes, and outputs achieved. Monitoring using methods has an important influence in determining the achievement of the monitoring process itself, whether it is by preventive or repressive methods. The research method uses qualitative descriptive and for taking informant by using purposive sampling. In reality control mechanism or DPRS supervision of public services in Pamekasan Regency is sometimes hampered by intrinsic factors, for example, internal institutional factors concerning the limited quantity of technical apparatus in helping legislators run their performance, co-opted by the policy hierarchy as a legal standing legislative member oversees, and the political climate factor of the parliament which is divided on the axis of coalition with the opposition. On the other hand, the control or supervision done by the DPRD apparatus as a working partner of the regional apparatus organization must be supported by strong legal aspects, supported by sufficient funding to carry out its duties and functions, supported by adequate facilities and supported by the council secretariat team.

Keywords


Fungsi Pengawasan; DPRD; Pelayanan Publik

Full Text:

PDF

References


Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The New Public Service. Serving, Not Steering, ME Sharpe. Inc, New York.

Muluk, M. R. K. (2009). Peta konsep desentralisasi & pemerintahan daerah. ITSPress bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, Unibraw.

Hadari, N. (1995). Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Erlangga.

Ndraha, T. (1997). Metodologi ilmu pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.

Satori, D. an dan Aan Komariah, 2009. Metodologi penelitian kualitatif.

Utomo, W. (2007). Administrasi publik baru Indonesia: perubahan paradigma dari administrasi negara ke administrasi publik. Pustaka Pelajar.

Wasistiono, S., & Riyani, O. (2009). Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582

Article metrics

Abstract views : 70 | views : 18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Syaiful Anam, Khairil Anwar


Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Unitri Press Universitas Tribhuwana Tungga Dewi 
p-ISSN : 2088-7469 | e-ISSN:  2407-6864

Jl. Telaga Warna Tlogomas Malang
Powered by Open Journal System