IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO)

Abstract

Abstract: Corruption is one of extraordinary crimes. The Perception Index of corrpution at the 2018 has improved performance. This is action was succeded from the government because made a strategic plan about prevention and eradication of corruption. This program is formulated provision to the president's instructions and presidential regulations which regulate the focus of prevention and action. The implementation of the policy is not fully smooth, there are factors that influence. This study uses juridical-empirical methods with qualitative technic. The results of the study show that there are several important factors that become obstacles in implementation, one of which is communication. Many of perceptions in this policy are vague in the implementation and reporting of state finances.

Keywords: Public Policy; Corruption; Local Governtment

Abstrak: Korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa. Negara Indonesia secara Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018 memiliki peningkatan prestasi. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang membuat rencana strategi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Program pemerintah ini dirumuskan dan dituangkan dalam instuksi presiden dan peraturan presiden yang mengatur fokus pencegahan dan aksinya. Pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya berjalan lancar, terdapat beberapa faktor yang dalam realita mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penting yang menjadi kendala dalam pelaksanaan, salah satunya adalah indikator komunikasi. Banyaknya persepsi dalam kebijakan ini menjadi biasnya pelaksanaan dan pelaporan tentang keuangan negara.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Korupsi; Pemerintah Daerah