KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ESDM PERIKANAN DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI
Abstract
utama, yang dapat dibuktikan dengan peningkatan (GNP) suatu Negara, di Indonesia pada
era pemerintahan jokowi ini merupakan titik balik bagi peningkatan (GNP), salah satu
indikatornya adalah peningkatan pemasukan di bidang perikanan dan kelautan , dalam
mewujudkan peningkatan (GNP) itu tentu saja diperlukan perencanaan sumber daya
manusia yang berkualitas untuk mengelola potensi perikanan dan kelautan di Indonesia,
dengan ditunjuknya ibu susi pudjiastuti sebagai menteri kelautan jokowi berharap terjadi
perubahan yang signifikan dalam sektor tersebut, penelitian ini bertujuan memahami strategi
peningkatan ekonomi sector perikanan dan kelautan dengan perubahan besar-besaran yang
dilakukan oleh ibnu susi pudjiastuti, metodologi yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan komparasi literature baik
yang berasal dari berita-berita terbaru dari sumber-sumber Koran yang terpercaya, laporan
pemerintah dan buku-buku yang berhubungan dengan esdm peneliti mempunyai kesimpulan
di era pemerintahan jokowi terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan di bidang
perikanan walau tidak drastis.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aida, Melly. 2012.
Penanggulangan Penangkapan
Ikan Secara Tidak Sah (Illegal
Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing
Di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia.Fiat Justitia Jurnal
Ilmu Hukum, Volume 5 No. 2,
Badan Pusat Statistik, Sensus
Penduduk Indonesia Tahun
Danuri, Rokhim, Reorientasi
Pembangunan Berbasis
Kelautan, ch.roin.yusak-
yayat/majalah Tokoh Indonesia
No. 7
Dahuri, R. 2001. Sektor
Perikanan dan Kelautan Sebagai
Pilar Kemandirian Ekonomi
Nasional. Departemen Kelautan
dan Perikanan. Jakarta.
_________. 2002. Paradigma
Baru Pembangunan Indonesia
Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah:
Guru Besar Tetap Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dan Lautan Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor.
Fauzi, Akhmad, 2005,
Pemodelan Sumber Daya
Perikanan, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama
http://finance.detik.com/read/2
/12/01/152125/2764211/4/m
enteri-susi-kerugian-akibat-
illegal-fishing-rp-240-triliun di
akses pada tanggal 15 Mei 2015
http://bisnis.tempo.co/read/new
s/2014/11/24/090623965/Daftar
-Gebrakan-Susi-Sebulan-Jadi-
Menteri di akses pada tangga 14
Mei 2015
http://finance.detik.com/read/2
/11/27/134325/2760959/4/b
erlakukan-moratorium-izin-
kapal-menteri-susi-hasilnya-luar-
biasa di akses pada tanggal 10
Mei 2015
Kurniawan, Tony F. 2010.
Analisis dan Reformasi
Kebijakan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan Di
Indonesia. www.ppnsi.org
Monintja, D, 2001, Pemanfaatan
Sumber Daya Pesisir Dalam
Bidang Perikanan Tangkap.
Prosiding Pelatihan Pengelolaan
Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat
Kajian Sumber Daya Pesisir,
Institut Pertanian Bogor.
Nurjaya, I Nyoman, 2009,
Menuju Pengelolaan Sumber
Daya Alam yang Adil,
Demokratis dan Berkelanjutan:
Perspektif Hukum dan
Kebijakan, dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam dalam
Perspektif Antropologi Hukum,
Jakarta: PrestasiPustaka
Publishier
Ningsih. 2005. Strategi
Mengelola dan Memanfaatkan
Sumber Daya Laut dan
Perikanan. Majalah Info Kajian
Bappenas, Volume 2, 2005.
Reksohadiprodjo, S, dan
Pradono. 1988. Ekonomi Sumber
Daya Alam dan Energi. BPFE-
Yogyakarta
Retnowati, Endamg. 2011.
Nelayan Indonesia Dalam
Pusaran Kemiskinan Struktural
(Perspektif Sosial, Ekonomi Dan
Hukum). Perspektif,Volume XVI
No. 3, 2011.
Soemokaryo, Soepanto. 2001.
Model Ekonometrika Perikanan
Indonesia.Dirjen Perikanan.
Jakarta.
W.J.S. Poerwadarminto, 1993,
Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Cetakan XIII, Jakarta:
Balai Pustaka
Yogi, Ignasius, W, S. Upaya
Negara Indonesia Dalam
Menangani Masalah Illegal
Fishing Di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia. Jurnal Ilmu
Hukum, Volume 3, 2012
Refbacks
- There are currently no refbacks.