Collaborative Governance dalam Mewujudkan Thengul Sebagai City Branding Kabupaten Bojonegoro
Abstract
This research aims to determine and describe the implementation of collaborative governance carried out by the Bojonegoro Regency Culture and Tourism Office and other actors in promoting thengul as an icon of Bojonegoro Regency. The research approach used is qualitative with descriptive methods. Data collection techniques were carried out through interviews with the actors involved, observation and documentation. The focus of this research is on the collaboration process with indicators found by Ansell and Gash (2008). The results of this research show that the collaboration process carried out by the actors in realizing Thengul as city branding is quite good. However, there are shortcomings in the collaborative governance process, namely that there are several indicators including face-to-face dialogue indicators and indicators of an imperfect commitment process because there is no formal cooperation agreement. The non-involvement of mass media elements as important actors in the process of disseminating information to the public is a problem because in collaboration to realize Thengul as city branding, it is very necessary to utilize mass media for information publication.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro serta para aktor lainnya dalam mempromosikan thengul sebagai ikon Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada aktor-aktor yang terlibat, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada proses kolaborasi dengan indikator yang ditemukan oleh Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor dalam mewujudkan thengul sebagai citra kota sudah cukup baik. Namun terdapat kekurangan dalam proses collaborative governance, yaitu terdapat pada beberapa indikator termasuk indikator dialog tatap muka dan indikator proses komitmen yang belum sempurna karena tidak ada perjanjian kerjasama secara resmi. Tidak terlibatnya unsur media massa sebagai aktor penting dalam proses penyebaran informasi kepada khalayak menjadi sebuah masalah karena seharusnya pada kolaborasi mewujudkan Thengul sebagai city branding sangat perlu memanfaatkan media massa untuk publikasi informasi.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Almaahi, M. H., Myrna, R., & Karlina, N. (2022). Collaborative Governance Dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. JANE - Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 256. https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41312
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Respati, L. A. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata. 14, 58–72.
Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance. Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik, 161.
Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative Governance in Tourism : Empirical Insights into a Community-Oriented Destination.
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelsestarian Kesenian Tradisional, (2020).
Indonesia, S. (2023). Sukses Gelar BTIFF Ke-dua Presiden CIOFF Indonesia Apresiasi Bupati Bojonegoro. https://suaraindonesia.co.id/news/advertorial/64bcafe91d665/sukses-gelar-btiff-kedua-presiden-cioff-indonesia-apresiasi-bupati-bojonegoro
Marta, R., & Hasfera, I. P. (2021). City Branding Berbasis Kearifan Lokal. 229–238.
Mattoriq, Soesilo Zauhar, R. H. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa ( Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ), 7(1), 20–29.
Nugrahani, F. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Vol. 1, Issue 1). http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org
Permatasari, A., Publik, A., & Bandung, U. N. (2023). Collaborative Governance BUMD Desa Margaasih. 13(Juni), 25–33.
Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., & Nooresa, A. F. (n.d.). Collaborative Governance : Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi Collaborative Governance : A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317
Satu Data Bojonegoro. (2022). Data Seniman per Tahun. https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata.html@detail=seniman
Setiawan, D. (2023). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Wisata Halal di Aceh. 7(1), 1–11.
Sulaeman, Y., Abdal, & Engkus. (2022). Penerapan Collaborative Governance dalam Pelestarian Budaya di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. JIP (Jurnal Inovasi Penelitian), 3.
Wintari, W. U. S. M. (2023). Curtural Empowerment and Economic Upturn: Unveiling Bojonegoro’s Wayang Thengul Tourism. Chinese Journal of Aeronautics, 36(8), i–ii. https://doi.org/10.1016/s1000-9361(23)00260-1
Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(1), 1. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219
Refbacks
- There are currently no refbacks.